ALAT BUKTI

By.ANAK ALAM

ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA





ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA
Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara.
Yang harus dibuktikan dalam sidang adalah segala sesuatu yang didalilkan disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang diakui, dibenarkan, tidak dibantah pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat oleh hakim, dan segala sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum.
Alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian adalah sebagai berikut.
1. Bukti surat.
2. Bukti saksi.
3. Persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.
BUKTI SURAT
Bukti surat adalah bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Dalam hukum acara perdata dikenal 3 (tiga) macam surat sebagai berikut.
Pertama, Surat biasa, yaitu surat yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti. Seandainya surat biasa dijadikan bukti maka hanya suatu kebetulan saja. Yang termasuk surat biasa adalah surat cinta, surat-surat yang berhubungan dengan korespondensi, dan lain-lain.
Kedua, Akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan lain. Akta otentik misalnya Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Akta Cerai, dan lain-lain.
Ketiga, Akta di bawah tangan, yaitu akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila isi dan tanda tangan diakui oleh para pihak, apabila isi dan tanda tangan yang ada tidak diakui maka pihak yang mengajukan bukti harus menambah dengan bukti lain misalnya saksi.
Dalam praktik beracara di pengadilan bukti surat yang akan digunakan sebagai bukti di persidangan di foto copy lalu dibubuhi meterai yang cukup dan dilegalisasi di Kantor Pos kemudian didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan untuk dilegalisasi dan baru dapat diajukan ke sidang pengadilan kepada majelis hakim dan dicocokkan dengan aslinya jika sesuai dengan aslinya maka dapat digunakan sebagai bukti yang sah. Apabila ternyata tidak cocok dengan aslinya atau tidak ada aslinya maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Para pihak yang berperkara berhak untuk minta diperlihatkan bukti surat kepadanya.
BUKTI SAKSI
Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Saksi biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu peristiwa dan ada pula saksi yang kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan suatu peristiwa.
Syarat-syarat saksi yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut.
- Saksi sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agamanya.
- Yang dapat diterangkan saksi adalah apa yang dilihat, didengar,
diketahui, dan dialami sendiri.
- Kesaksian harus diberikan di depan persidangan dan diucapkan secara pribadi.
- Saksi harus dapat menerangkan sebab-sebab sampai dapat memberikan keterangan.
- Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan, dan perkiraan dari saksi.
- Kesaksian dari orang lain bukan merupakan alat bukti (testimonium de auditu).
- Keterangan satu orang saksi saja bukan merupakan alat bukti (unus testis nullus testis). Satu saksi harus didukung dengan alat bukti lain.
Yang tidak dapat dijadikan saksi adalah sebagai berikut.
- Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
- Suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai.
- Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka telah berumur 15 (lima belas) tahun.
- Orang gila walaupun kadang-kadang ingatannya terang.
Keluarga sedarah dan keluarga semenda dapat didengar keterangannya dan tidak boleh ditolak dalam perkara-perkara mengenai kedudukan perdata antara kedua belah pihak.
Anak-anak yang belum dewasa dan orang gila dapat didengar keterangannya tanpa disumpah. Keterangan mereka hanya dipakai sebagai penjelasan saja.
Saksi yang boleh mengundurkan diri untuk memberikan keterangan sebagai saksi adalah sebagai berikut.
- Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak.
- Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dari saudara laki-laki dan perempuan, serta suami atau istri salah satu pihak.
- Orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya yang diwajibkan untuk menyimpan rahasia.
PERSANGKAAN
Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau majelis hakim terhadap suatu peristiwa yang terang, nyata, ke arah peristiwa yang belum terang kenyataannya. Dengan kata lain persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang sudah terbukti ke arah peristiwa yang belum terbukti.
Persangkaan dapat dibagi menjadi dua macam sebagaimana berikut.
a. Persangkaan Undang-Undang
Persangkaan undang-undang adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang disimpulkan terbuktinya peristiwa lain. Misalnya dalam hal pembayaran sewa maka dengan adanya bukti pembayaran selama tiga kali berturut-turut membuktikan bahwa angsuran sebelumnya telah dibayar.
b. Persangkaan Hakim
Yaitu suatu peristiwa yang oleh hakim disimpulkan membuktikan peristiwa lain. Misalnya perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan yang terus menerus. Alasan ini dibantah tergugat dan penggugat tidak dapat membuktikannya. Penggugat hanya mengajukan saksi yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama bertahun-tahun. Dari keterangan saksi hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus karena tidak mungkin keduanya dalam keadaan rukun hidup berpisah dan hidup sendiri-sendiri selama bertahun-tahun.
PENGAKUAN
Pengakuan terhadap suatu peristiwa yang didalilkan dianggap telah terbukti adanya peristiwa yang didalilkan tersebut. Pengakuan ada dua macam sebagai berikut.
a. Pengakuan di depan sidang.
Pengakuan di depan sidang adalah pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak dengan membenarkan/mengakui seluruhnya atau sebagian saja. Pengakuan di depan sidang merupakan pembuktian yang sempurna.
Pengakuan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali pengakuan yang diberikan terdapat suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Pengakuan dapat berupa pengakuan lisan dan tertulis, pengakuan dalam jawaban dipersamakan pengakuan lisan di depan persidangan.
b. Pengakuan di luar sidang.
Pengakuan di luar baik secara tertulis maupun lisan kekuatan pembuktiannya bebas tergantung pada penilaian hakim yang memeriksa. Pengakuan di luar sidang secara tertulis tidak perlu pembuktian tentang pengakuannya. Pengakuan di luar sidang secara lisan memerlukan pembuktian atas pengakuan tersebut.
S U M P A H
Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan oleh salah satu pihak yang berperkara bahwa apa yang dikatakan itu benar. Apabila sumpah diucapkan maka hakim tidak boleh meminta bukti tambahan kepada para pihak.
Sumpah terdiri dari:
a. Sumpah promissoir
Sumpah promissoir yaitu sumpah yang isinya berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
b. Sumpah confirmatoir
Sumpah confirmatoir yaitu sumpah yang berisi keterangan untuk meneguhkan sesuatu yang benar.
Sumpah confirmatoir terdiri dari:
- Sumpah supletoir
Sumpah supletoir atau sumpah pelengkap atau sumpah penambah yaitu sumpah yang dibebankan oleh hakim kepada para pihak untuk melengkapi dan menambah pembuktian. Sumpah pelengkap harus ada bukti terlebih dahulu namun bukti belum lengkap sedangkan untuk mendapatkan bukti lain tidak mungkin. Sumpah pelengkap dibebankan kepada para pihak oleh hakim karena jabatannya.
- Sumpah decisoir
Sumpah decisoir atau sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan oleh salah satu pihak kepada pihak lawannya. Sumpah pemutus dimohonkan kepada majelis hakim oleh salah satu pihak agar pihak lawan mengangkat sumpah. Sumpah pemutus dikabulkan hakim apabila tidak ada alat bukti sama sekali. Sumpah pemutus dapat dikembalikan kepada pihak lain yang meminta apabila mengenai perkara timbal balik. Apabila salah satu pihak berani mengangkat sumpah maka pihak yang mengangkat sumpah perkaranya dimenangkan.
- Sumpah aestimatoir
Sumpah asstimatoir yaitu sumpah yang dibebankan hakim kepada penggugat untuk menentukan jumlah kerugian.






13 tanggapan untuk posting ini.
1.
Akta Pengikatan Untuk Jual Beli dengan bukti surat belum terdaftar di instansi berwenang dan tidak ada saksi saksi orang yang di tuangkan dalam pasal pengikatan tersebut.sampai saat ini sudah 10 tahun belum ada perubahan nama kepada pembeli.Akta Pengikatan Untuk Jual Beli tersebut di jadikan Alat Bukti menggugat tergugat yang sudah memiliki bukti Otentik
Surat bukti otentik tidak selamanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila surat bukti otentik tersebut dapat dibuktikan sebaliknya, misalnya Akta Jual Beli yang dibuat Notaris dibatalkan karena adanya unsur tipu muslihat (bedrog) dalam jual beli tersebut.
Akta pengikatan/perikatan Jual Beli tidak mempunyai batas waktu berlakunya surat kecuali ditentukan lain dalam akta perikatan tersebut, sedangkan yang mempunyai batas waktu adalah Akta Jual Beli.
Akta Perikatan Jual Beli harus diikuti dengan perbuatan jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT kemudian oleh PPAT tersebut dibuatlah AKta Jual Beli. Dengan Akta Jual Beli tersebut baru didaftarkan ke BPN untuk dilakukan balik nama sertifikat.
Akta perikatan jual beli dibuat oleh Notaris dan tidak perlu didaftarkan ke instansi manapun, sedangkan Akta Jual Beli harus dibuat oleh PPAT yang dengan Akta Jual Beli tersebut diajukan permohonan perubahan kepemilikan hak atas tanah/bangunan ke Kantor Pertanahan/BPN.
Apa dasar Tergugat menguasai tanah dan bangunan tersebut? apabila dasarnya adalah jual beli dengan pemilik tanah maka perlu dilihat mana yang lebih dulu terjadi antara Perikatan Jual Beli (Yang dilakukan Penggugat) dengan Jual Beli (yang dilakukan Tergugat)? Kalo ternyata Perikatan Jual Belinya lebih dulu dari Jual Belinya maka Jual Beli yang dilakukan dapat dibatalkan karena telah membeli barang yang sudah ada perikatan jual beli yang masih berlaku. Demikian sebaliknya.
Pengikatan Untuk Jual Beli yang di buat oleh Notaris dengan alat bukti surat lama yang belum terdaftar dan bersetatus perkara.dan Notaris yang mengikat bukan pejabat PPAT…pada tahun
2001,sampai saat pun belum ada peningkatan bukti surat tanah tersebut.Akta Notaris itulah yang di jadikan Alat bukti gugatan.sementara Objek Perkara sudah ada penetapan yang menggugurkan
bukti surat yang di ikat oleh Notaris di atas.
Perkara perdata No.13/Pdt.G/2010/PN-DUM.
Dalam sidang penggugat tidak pernah menghadirkan saksi saksi di persidangan.
Dalam putusan di tulis keterangan saksi saksi,yang diangkat sumpah di muka hakim.
Dari awal tergugat sudah memohon untuk menolak perkara karena ALAT BUKTI TIDAK TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DI TETAPKAN HUKUM ACARA PERDATA.
Terhadap isi putusan yang tidak sesuai dengan pemeriksaan persidangan adalah dapat dilakukan upaya hukum sebagai berikut.
Pertama,
mengajukan upaya banding apabila jangka waktu banding belum habis. apabila jangka waktu banding habis maka dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
Kedua,
membuat pengaduan ke hakim pengawas di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tentang adanya perbuatan majelis hakim yang telah membuat putusan yang tidak sesuai dengan pemeriksaan di persidangan, sertai alasan-alasan dan lampiran putusan
Ketiga
membuat pengaduan ke Komisi Yudisial tentang adanya perbuatan majelis hakim yang telah membuat putusan yang tidak sesuai dengan pemeriksaan di persidangan, sertai alasan-alasan dan lampirkan salinan putusannya.
Keempat,
upaya pidana, dengan melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan dengan cara memasukkan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ke dalam putusan.
Gugatan dengan bukti surat yang sudah di gugurkan oleh putusan tetap sebelumnya,di jadi kan alat bukti gugatan yang di kuatakan oleh keputusan mahkamah agung No.2415K/PDT/1995 dan putus Tahun 1999
yang lalu.Setelah saya telusuri putusan MA-RI tersebut tidak ada di tahun itu.
yang ada Putusan MA-RI No.2415K/PDT/2008,perdata tanah bukan yang di maksut orang yang bersengketa
dalam bunyi putusan MA-RI tahun 1999 di atas,dan juga wilayah pun berbeda.
mohon petunjuk tentang penyalahgunaan Putusan MA-RI ini.

bagaimanakah cara menyelesaikan perkara sengketa tanah antara saudari perempuan dengan saudara laki-laki, jika ahli waris sudah wafat tapi warisannya belum dibuat surat wasiat untuk membagikan warisan tersebut. Sedangkan akte-akte/surat tanah tersebut dipegang oleh pihak laki-laki. Dan seandainya surat tersebut diduplikasikan/dipindah namakan ke Badan Pertanahan Negara, upaya hukum apakah yang harus di tempuh????
Mohon penjelesannya, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.
Apabila sudah tidak dapat ditempuh jalan musyawarah, mengajukan gugatan ke pengadilan tentang pembagian harta warisan yang belum terbagi.
Apabila surat-surat masih atas nama pewaris pada prinsipnya tidak dapat dialihkan ke pihak lain tanpa ada persetujuan dari para ahli waris. Apabila sampai terjadi peralihan hak tetapi salah satu ahli waris merasa tidak pernah menyetujui atau ikut dalam penandatangan peralihan maka maka dapat diduga adanya pemalsuan.
ass, saya mau tanya pak, gimana kalo saksi dikasus perdata, mencabut kesaksian dengan membuat surat pernyataan dan kemudian surat pernyataan tersebut dijadikan pihak lawan untuk mengajukan banding ? mohon tanggapannya pak…
Saksi harus menerangkan kesaksiannya di dalam persidangan, keterangan saksi yang sudah didengar keterangannya di persidangan tidak dapat dicabut hanya dengan surat pernyataan. Keterangan saksi yang didengar kesaksiannya dipersidangan menjadi tidak berlaku apabila secara pidana telah terbukti bahwa keterangannya yang diberikan adalah keterangan palsu atau terbukti telah melakukan tindak pidana sumpah palsu.

Trims kasih atas tanggapannya, sangat membantu sy yg lagi ada masalah perdata, semoga kebaikan bpk mendapat balasan dari tuhan . Amin
2.
pak, bagaimana hukumnya apabila bukti surat jual beli hilang, apakah kami pihak yang kehilangan bukti surat jual beli menjadi lemah didepan hukum dan bagaimana solusinya untuk mendapatkan kembali surat tersebut, apa pasalnya dalam undang undang yang berkaitan dengan surat jual beli. trimakasih sebelumnya pak
transaksi jual belinya melalui PPAT bukan kalo melalui PPAT bisa minta salinan akta jual belinya ke PPAT